Prof.KH. Said Aqil Siradj, Mantan ketua Umum PBNU menyebut, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan selayaknya mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah. Kiai Said menilai, konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah ghanimah (harta rampasan perang) atas upaya merebut kemerdekaan Indonesia.
“Bahwa ormas ini yang berdiri sebelum kemerdekaan, berjasa besar, sangat berjasa besar. Bahkan pahlawan-pahlawan dari ormas Islam sangat banyak, ada dari NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya,” kata Kiai Said kepada wartawan di sela-sela peluncuran kerja sama Tiongkok-Indonesia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, di Jakarta, dikutip pada Selasa, (02/07/2024).
Kiai Said berpendapat, selama ini ormas keagamaan belum mendapatkan berkah dari kemerdekaan.
“Kita (ormas) selalu urusan ibadah terus. Belum pernah dapat ghanimah,” kata Kiai Said yang kini menjabat Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).
Untuk itu, Kiai Said menilai sudah selayaknya ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang atas kontribusi merebut kemerdekaan. Selain itu, dia menilai pengeolaan tambang harus dilakukan oleh pihak yang berpengalaman.
“Karena tambang merupakan kerja berat dan harus dikerjakan oleh yang berpengalaman. Tidak hanya batu bara, tapi nikel dan mineral lainnya,” katanya.
Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan ini memungkinkan ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan lahan tambang di Indonesia. PP tersebut diresmikan dan diundangkan pada 30 Mei 2024. Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Discussion about this post