Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasana Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
“Saya minta bapak, ibu pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK untuk periksa apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak sekali persoalan, mulai dari PIP, KIP, dana bos, banyak sekali yang hancur,” ujar Anita, Jum’at (7/6/24).
“Saya minta ke pimpinan, kita berikan rekomendasi ke KPK, periksa dari tahun 2021, 2022, 2023. Enggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Mentri, untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan” ungkap Anita saat menyampaikan kekesalannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anita dalam forum rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran Kemendikbud, termasuk Nadiem Makarim selaku Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024.
Dalam bebrapa video yang beredar, awalnya dalam rapat tersebut Anita menyinggung terkait kekurangan anggaran dana di Kemendikbud yang mencapai angka 15 triliun. Menurutnya, realisasi anggaran di Kemendikbud masih bermasalah, karena dana tersebut tidak sampai secara merata kepada penerimanya.
Pada rapat tersebut Anita menyebutkan salah satu contoh yakni adanya 17 bangunan sekolah yang sampai saat ini masih belum seesai pembangunannya, padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021 lalu. Kasus tersebut terjadi di daerah pilihan (Dapil) nya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“ Sampai hari ini Pak Mentri, berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terkait realisasi anggaran dan penyerapan anggaran ke daerah. Sampai sekarang, guru yang sudah lolos PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum dikasih SK (Surat Keputusan). Di provinsi NTT belum, mereka belum terima SK,” ujar Anita kesal.
“Guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya, banyak bangunan sekolah yang terbengkalai, padahal dari 2021 anggarannya,” kata dia menambahkan.
Lebih lanjut, Anita juga menyampaikan kekecewaannya kepada jajaran Kemendikbud, karena menurutnya jajaran Kemendikbud saat ini tidak memberikan solusi pendidikan untuk daerah tertinggal. Menurutnya, daerah tertinggal masih luput dari perhatian pemerintah, bahkan daerah-daerah 3T saat ini masih menurutnya belum mendapatkan keadilan sosial yang merata.
“Hanya membuat persoalan di daerah, yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang berada di daerah 3 T dibiarkan begitu saja,” tuturnya menyampaikan kondisi di daerah 3T yang belum terselesaikan.
“Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Mentri ? saya sangat kecewa,”imbuhnya yang megungkapkan kekecewaan sembari sesekali memukul meja rapat.
Dalam kesempatan yang sama, Anita juga kembali menegaskan bahwa menurutnya tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud selagi persoalan-persoalan tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik.
“Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai anggaran ini turun, karena tuhan itu melihat air mata orang miskin, jadi kalau anggaran turun jangan marah, mungkin inilah kehendak tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertaubat kalau mau melihat bangsa ini baik,” pungkasnya.
(Dhea Oktaviana)
Discussion about this post