Tak Peduli Corona, Mahasiswa Se DKI Jakarta Geruduk Kemendikbud

Tak Peduli Corona, Mahasiswa Se DKI Jakarta Geruduk Kemendikbud

Berbagai  mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020)

Dalam aksi tersebut menuntut adanya kebijakan konkrit terkait pemotongan biaya kuliah di masa pandemi Covid-19 khususnya di Perguruan Tinggi Swasta.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Jakarta Barat juga turut hadir, untuk menyampaikan aspirasi terkait biaya kuliah yang menimpa salah satu universitas yang ada di Jakarta Barat, yakni Universitas Mercu Buana (UMB).

Koordinator lapangan aksi sekaligus ketua umum PMII Cabang Jakarta Barat. Muhammad Ulul Azmi mengatakan dimasa pandemi membuat dampak ekonomi indonesia terjun bebas, hingga berdampak pada sektor pendidikan. Maka dari itu, kampus di jakarta barat yang sebagian besar adalah kampus swasta, tidak semua mahasiswa yang kuliah di kampus swasta (PTS) itu orang tuanya memiliki ekonomi yang mapan, bahkan sebagian besar mahasiswa di dalamnya dilatarbelakangi oleh keluarga yang memiliki ekonomi tidak stabil, tetapi mereka memiliki semangat belajar yang tinggi.

"Kebijakan menteri pendidikan melalui Permen dikbud No 25 tahun 2020 hanya mengakomodir PTN negeri dengan memeberikan keringanan biaya kuliah 50%, itu pun bersyarat, lalu bagaimana mengenai mahasiswa yang kuliah di PTS, banyak keluhan yang datang kepada kami terkait biaya pendidikan yang mereka tidak mampu bayar, bahkan ada beberapa mahasiswa yg memutuskan untuk menghentikan kuliahnya, kami merasa miris melihat kondisi tersebut".

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, untuk mengawasi PTS supaya menjalankan UU tersebut sehingga tidak ada diskriminasi dan terwujudnya akuntabilitas perguruan tinggi sehingga terbuka dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurutnya, berdasarkan laporan mahasiswa dari salah satu PTS di jakarta barat (UMB) bahwa penyelenggaraan pendidikan di kampus tersebut seringkali membuat mahasiswa merasa terbebani salah satunya dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi, kemudian kebijakan dari pihak kampus juga tidak bersifat mendidik dan cenderung otoriter, tidak mencerminkan nilai" pancasila yaitu prinsip musyawarah,

Selain itu, Azmi juga menuntut walaupun kami timbang bahwa kalau demikian memang kampus swasta berhak mengatur dan membuat kebijakannya sendiri melalui statuta perguruan tinggi seperti yg dicantumkan pada uu no 12 th 2012, namun peraturan atau statuta tersebut tidak dipublikasikan kepada civitas akademik, sehingga banyak yg tidak mengetahui peratutan tersebut, 

"Kami sampikan kepada kemendikbud supaya mengevaluasi jalanya pendidikan di kampus - kampus swasta lebih baik lagi, " imbuhnya.

Pewarta : Khabib Al-Fatach