Skandal dr. Terawan, Menteri Kesehatan yang Terjerat Pelanggaran Kode Etik Kedokteran

Skandal dr. Terawan, Menteri Kesehatan yang Terjerat Pelanggaran Kode Etik Kedokteran

Skandal dr. Terawan, Menteri Kesehatan yang Terjerat Pelanggaran Kode Etik Kedokteran

 

 

Beberapa hari yang lalu, Indonesia geger dengan dilantiknya menteri-menteri kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada yang mengkritisi soal tampilnya Jendral (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama, yang jelas menuai kontroversi dengan backgroundnya seorang militer. Awamnya, masyarakat menilai bahwa beliau tidak punya basic ilmu agama yang cukup mumpuni. Sehingga terdengar janggal jika yang kurang paham agama, malah diberi amanat menjadi pucuk keber(agama)an di Indonesia. Muncul alasan bahwa kehadiran menteri baru berpangkat bintang 4 ini cocok di posisi tersebut dalam upaya menangkal unsur radikalisme. Dengan alasan tersebut, masyarakat kembali memungkas kenapa beliau tidak ditempatkan di posisi menteri bidang profesional yang jelas-jelas datanya ada terjangkit paham radikalisasi.

 

Muncul pula nama Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan. Ini juga menuai kritikan tajam dari khalayak masyakat yang mempertanyakan prestasi Nadiem di bidang pendidikan. Dengan latar belakangnya sebagai pendiri Go-Jek, kenapa tidak ditempatkan saja di bagian UMKM dan atau Perhubungan. Itu akan lebih untuk masyarakat Indonesia. Itu penilaian masyarakat, tapi entah alasan apa bagi Presiden Jokowi.

 

Ketimbang Jend. (Purn) Fachrul Razi dan Nadiem Makarim, saya lebih tertarik untuk menyoroti Menteri Kesehatan, dr. Terawan. Berikut alasannya.

 

Awal tahun 2019, dalam mata kuliah Sistem Saraf dan Neurologi Program Studi Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, saya diminta untuk mempelajari kasus yang menimpa dr. Terawan. Dimana dokter yang menjabat sebagai kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto tersebut melakukan pelanggaran kode etik kedokteran terkait dengan penemuan alat penyembuhan terbaru.

 

Kronologis singkatnya. Pada tahun 2010, Anung Anindito orang dekat SBY divonis mengalami penyakit vertigo. Ia melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto, dan ketika di jalan pulang ia bertemu dengan dr.Terawan. Singkat cerita dr. Terawan menawarkan kepada Anung untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan tes pencitraan resonasi magnetik atau MRI. Selanjutnya pengobatan dengan metode "brain wash" dengan Digital Substraction Angiography (DSA). Ini dianggap tidak masuk akal dan mendapat kritik pedas dari Moh Hasan Machfoed Profesor neurologi fakultas kedokteran UNAIR, Surabaya.

 

Salah satu alasannya, DSA bukanlah alat terapi penyembuhan, tetapi hanya alat untuk diagnosis penyakit. Dalam dunia kedokteran, DSA sudah lazim digunakan. Di bidang neurologi, DSA disebut cerebral angiography, digunakan untuk memeriksa gejala gangguan pembuluh darah otak (stroke iskemik).

 

Dilansir dalam tirto.id edisi April 2018 Prof. Moh Hasan Machfoed menjelaskan, “Kalau misalnya Anda sakit batuk dua bulan, Anda pasti sakit paru-paru. Oleh spesialis paru-paru, Anda dirontgen. Anda divonis menderita TBC (tuberkulosis). Terbukti rontgen itu alat diagnosis, kan? Tapi rontgen itu diklaim bisa menyembuhkan Anda,"

 

Ditambah lagi dengan klaim dr. Terawan terkait jumlah pasien 40 ribu dalam jangka waktu 13 tahun. Ini artinya dalam sehari dr. Terawan kedatangan pasien 8-9 orang, itupun hitungannya tanpa libur.

 

Ini menarik, mata saya terbelalak ada sosok beliau dalam jajaran susunan kabinet. Ada yang mengecam beliau karena masih terjerat dalam sanksi IDI terkait dengan uji praktek. Ada juga yang menimpali bahwa itu sudah menjadi keputusan presiden dan kita harus menghormatinya. Tapi setidaknya dari kacamata pribadi penulis, alangkah baiknya jika skandal yang menimpa dr.Terawan perlu melakukan langkah-langkah pemahaman di khalayak masyarakat, utamanya yg berkecimpung di dunia kesehatan.

 

Bahwa minimal, menteri yang dimaksudkan harus lepas dari tanggungan sanksi dengan membuktikan bahwa anggapan dan jatuhan hukuman IDI bisa dibatalkan lewat pembuktian berbasis eksperimen yang tidak berdasarkan asumsi. Kasus ini sudah lama, maka saya pikir perlu untuk ditinjau kembali.

 

Kedua, pembuktian dr. Terawan ini nantinya diharapkan mampu meredam gejolak di organisasi kesehatan Indonesia, IDI. Karena bagaimanapun, kebercimpungan dr. Terawan menjadi menteri kesehatan tidak akan lepas dari bahu membahu orang-orang yang profesional di dunia kesehatan. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran yang cukup krusial, karena ini akan berdampak pada kinerja seseorang dan atau kelompok.

 

Terakhir, soal kinerja beliau dalam kabinet, saya meyakini kabinet Indonesia Maju mempunyai alasannya sendiri. Namun hal ini akan kita lihat dalam jangka waktu tertentu. Toh presiden Jokowi juga sudah mengatakan bahwa setiap menteri yang tidak sungguh sungguh dalam bekerja akan dicabut dalam susunan kabinet. Sekali lagi beban menteri kesehatan ini harus dipertanggung jawabkan.

 

Penulis : Dwi Putri (Mahasiswi Psikologi UNUSIA Jakarta)