PB PMII Tolak UU Cipta Kerja, DPR/Pemerintah Fasilitasi Korporasi dan Oligarki

PB PMII Tolak UU Cipta Kerja, DPR/Pemerintah Fasilitasi Korporasi dan Oligarki
PB PMII Tolak UU Cipta Kerja, DPR/Pemerintah Fasilitasi Korporasi dan Oligarki

JAKARTA - Percepatan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR-RI yang semula layan pada hari Kamis (08/10) menuai penolakan keras di masyarakat. Pasalnya, UU tersebut menguasai sarat oleh kepentingan investor dan oligarki. Sebelumnya, proses pengesahan yang digelar pada Senin, sore hari tersebut menuai beragam dinamika. Pengambilan keputusan yang terkait dengan Omnibus Law berbagai tetap meskipun banyak kriteria dari elemen masyarakat seperti PBNU dan PP Muhammadiyah. Juga, diwarnai aksi pimpinan sidang mematikan mikrofon anggota dewan saat interupsi.

Menyikapi hal tersebut, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) diwakili oleh Ketua Umum Agus Mulyono Herlambang mengatakan, lahirnya UU Cipta Kerja sama saja melegalkan monopoli ekonomi oleh korporasi dan oligarki. Bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid-19.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Nasional Kerja bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi, ”katanya.

Agus juga menjelaskan, PB PMII menolak keras pengesahan UU Cipta Kerja dan tidak memberikan instruksi kepada kader PMII Se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di tengah Pandemi Covid-19. Sebab, selama ini DPR dan Pemerintah telah diam - diam membahas UU Cipta Kerja dan mengesahkannya tiba - tiba. “Untuk itu, PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja, dan mengintruksikan PMII Se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja,” jelas Agus dalam rilis yang diterima bolongopi.com , Selasa (6/10).

PB PMII menuntut agar Presiden tidak, UU Cipta Kerja. Meski, secara otomatis, tidak ditandatangani oleh Presiden tetap akan menjadi Undang - Undang. “Biarkanlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden,” tegasnya. Agus menambahkan jika, UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, saat proses penyusunannya membentuk mengumpat - umpat dengan Masyarakat. Proses Pemesanan UU Cipta Kerja tidak Partisipasi cenderung cenderung eksklusif. Idealnya, dilakukan bersama - sama dengan pekerja.

Kejadian tersebut jelas melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan dalam Pasa l ayat 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Terlebih, proses pemesanan dan pengesahan dilakukan saat Pandemi Covid-19 semakin masif penyebarannya. Ia mengungkapkan perjanjiannya terhadap UU Cipta Kerja setelah pelaksanaan UU Cipta Kerja, masyarakat akan diakal - akali dengan UU Cipta Kerja itu sendiri. Sehingga dapat mengubah tatanan perekonomian Daerah dan Nasional. Juga, berdampak pada perubahan ekonomi keuangan individu.

Tentu, PB PMII akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena sebelumnya PB PMII pernah melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Maka, tidak segan - segan PB PMII melakukan uji materi terhadap UU Cipta Kerja, ”kata dia.

PB PMII BERPENDAPAT

PB PMII tidak hadir UU Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum juga menjauhkan cita -cita reformasi regulasi yang digaungkan selama ini. Diberbagai kesempatan, Pemerintah dan DPR selalu berkilah bahwa Rancangan Undang-Undang ini akan memangkas banyak aturan yang sejak lama dan diatur hingga menghambat iklim investasi. "Namun, pada faktanya akan banyak pendelegasian pengaturan lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) yang justru dikhawatirkan waktu lama hingga menghambat pelaksanaan kegiatan di UU Cipta Kerja, "ucap Agus.

Pengesahan Omnibus Law pun menempatkan sebagai wajah DPR dan Pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil, terlebih dahulu kaum buruh. Masih terdapat beberapa pasal - pasal bermasalah dan mengundang kontroversi dalam UU Cipta Kerja Bab IV kluster Ketenagakerjaan. Yakni, Pasal 59 Terkait status kontrak tanpabatas, Pasal 79 mengenai hari libur yang dipangkas, Pasal 88 tentang pengupahan, Pasal 91 terkait aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan dan Pasal 169 yang menerapkan hak pekerja untuk mengajukan Pengunduran diri dirugikan oleh pihak perusahaan.

PB PMII sangat merasa lega ketika DPR dan Pemerintah akan memperkecil kesempatan pekerja WNI untuk memperoleh pekerjaan. Karena, dalam UU Cipta Kerja kewajiban kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi untuk para Tenaga Kerja Asing (TKA). "Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, TKA akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) , tanpa izin lainnya, "ujarnya.

UU Cipta Kerja juga menghilangkan poin tentang setuju untuk mengajukan gugatan ke PTUN izin usaha atau pejabat tata negara menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal. Menurut Agus, sangat jelas disini bahwa DPR dan Pemerintah berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap akibat yang akan ditanggung masyarakat dari kerusakan lingkungan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita - cita kemerdekaan Indonesia, yakni mensejahterakan rakyat.

Selain itu, dalam UU ini menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah ingin mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan memasukan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui usaha dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini termuat dalam Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja. "Maka dari itu, Sikap PB PMII Menolak UU Cipta Kerja. PB PMII Membuka Posko Pengaduan UU Cipta Kerja di Kantor PB PMII Jl. Salemba Tengah No. 57 A, bagi rakyat yang ingin menolak dan juga merasa dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja," kata agus (thn)