Narasi Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society

Narasi Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society
Narasi Radikalisasi Sebagai Pola Politik Hukum Indonesia Di Era Society

Dengung radikalisme masih memekik. Kemunculan JAD, ISIS, Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) dan keterkaitannya dengan tragedi bom di Sarinah (14/01/2016) dan beberapa daerah lainnya, memperparah serentetan pengalaman pelik bagi kerukunan bangsa Indonesia. Sebagai new religion movement (NRM) yang berbaju Islam, bagaimanapun radikalisme sangat asing bagi wajah Indonesia.

Sebagai afisiliasi dari gerakan keagamaan baru, ingatan kita terpaksa kembali diarahkan pada arogansi dan kebrutalan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di belahan Timur Tengah sana yang hingga kini masih eksis. Menurut AS Hikam (2016) Akar genealogis ISIS pada dasarnya, diawali oleh munculnya gerakan Al-Qaeda di Irak atau AQI (Al-Qaeda di Irak) yang dipelopori dan didirikan oleh Abu Musab Al-Zarqowi pada tahun 2002.

Saat ini, tampaknya pemerintah Indonesia sedang menjadikan radikalisme sebagai topik utama dan tantangan terbesar laksana hantu yang menyeramkan bagi bangsa dan negara Indonesia saat ini maupun di masa mendatang yang harus diperangi dan dimusnahkan. Radikalisme yang dimaksud pemerintah  kurang lebih adalah pemikiran dan gerakan anti terhadap ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 dan aksi-aksi kekerasan, baik kolektif maupun individual, baik yang mengarah pada terorisme maupun ekstremisme lain.

Oleh pemerintah Indonesia saat ini, radikalisme juga dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh "kelompok Islam radikal”. Memang, tidak bisa dipungkiri, sejak tumbangnya rezim Orde Baru, kelompok Islamis radikal aktif melakukan berbagai aksi dan gerakan yang menolak ideologi negara Pancasila karena dianggap sebagai "ideologi kafir-sekuler” yang tidak Islami atau tidak syar'i.

Namun, perlu diingat bahwa kelompok ideologis dan ekstremis bukan hanya kaum Islamis. Kelompok separatis, misalnya, juga berbahaya bagi masa depan bangsa yang perlu tindakan dan pendekatan tegas dan strategis. Demikian pula kelompok rasis dan etnosentris. Dengan kata lain, Islamisme bukan hanya satu-satunya fondasi, akar, dan sumber radikalisme yang membahayakan tatanan sosial (social order), stabilitas bangsa, dan ideologi negara, tetapi juga separatisme, rasisme, maupun etnosentrisme.

Munculnya Identitas Politik Keislaman

Pasca Pemilu dan Pilpres 2019, politik identitas dalam bingkai polarisasi massa populer tetap mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bencana banjir di awal tahun 2020, misalnya, menjadi ajang “pertempuran” politik identitas antara para pendukung kelompok-kelompok yang bersaing secara sosial-politik di tahun-tahun sebelumnya.

Selama Orde Baru, dominasi politik negara atas masyarakat meluas dengan pesat (Macintyre 1991, 2-3). Pemerintah berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatannya melalui kebijakan yang memerlukan penciptaan komunitas yang homogen secara sosial-politik. Robert Hefner menyebutkan bahwa sikap pemerintahan Suharto terhadap Islam bersifat paradoks. Di satu sisi mereka mendukung kegiatan keagamaan yang mendorong kesalehan Muslim, di sisi lain pemerintah menahan laju Islam politik (Hefner 2000). 

Namun, di Indonesia pasca Orde Baru, masyarakat pada dasarnya bukanlah penerima kebijakan negara secara pasif. Akibatnya, saat ini pemerintahan yang lebih demokratis akan menghadapi banyak tantangan dari kubu urban-modernis generasi Muslim yang baru dilahirkan kembali, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Timur Tengah abad ke-19, misalnya pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, di mana generasi Muslim baru ini sebelumnya secara politis terpinggirkan oleh pemerintah Orde Baru. Generasi ini adalah generasi yang, dalam banyak aspek kehidupan, dan terutama dalam menanggapi kekuasaan dan kebijakan negara, cenderung menggunakan ide-ide populisme Islam, seperti membela kepentingan dan berbicara atas nama komunitas Muslim (Pribadi, forthcoming).

Dalam konteks politik hukum, hukum adalah tujuan politik agar perundang-undangan yang dibuat berdasar gejala social oleh pejabat berwenang dapat selaras dengan asas kepentingan umum sehingga dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai suatu negara. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea IV yaitu mengandung suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia.

Konteks politik hukum dapat ditafsirkan sebagai serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum yang menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, hukum yang diberlakukan di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum sebagai sebuah alat untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis tidak hanya dari segi teknik, melainkan juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum dan sosiologi hukumnya agar sesuai dengan sikap dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal negara Indonesia.

Dalam sejarah politik Islam, ada negara yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum negara. Ini terjadi di dawlah Islamiyah masa silam. Masa kini diterapkan oleh Arab Saudi. Hukum Islam bekerja di ranah state. Ada juga hukum Islam berjalan di ranah civil society. Orang Islam menjalankan syariatnya, asal tidak diganggu oleh negara.

Di Indonesia, ini berlangsung sejak zaman kolonial. Meskipun kita dijajah, pemerintah Hindia Belanda tidak melarang umat Islam untuk salat, bahkan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dengan menyediakan kapal. Format ini sudah memenuhi kualifikasi sebagai Darul Islam, sebagaimana putusan Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935.

Bisa saja, dalam negara merdeka, syariat Islam atau prinsip-prinsip hukum Islam diadopsi sebagai hukum negara, asal telah melalui proses legislasi yang disepakati pembentuk undang-undang. Dalam hemat saya, pelaksanaan syariat Islam, yang bersifat fardhu ain, tetap dibiarkan berlangsung di ranah masyarakat tanpa campur tangan negara. Campur tangan negara bekerja di ranah publik, dalam mendukung kemaslahatan bersama, tanpa perlu membawa embel-embel syariat atau simbol-simbol agama lainnya yang bersifat partikular.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara mengalami banyak masalah yang menghadang, seperti munculnya fenomena polarisasi politik di berbagai daerah salah satunya akibat perbedaan pilihan dalam pemilihan umum. Menurut media massa yang beredar polarisasi politik terus berkembang, bahkan setelah pemilu usai dilaksanakan.

Penulis : Muhammad Ulul Azmi